Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
type: channel
description: Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Jurnal ini memfokuskan penelitian dalam bidang Kebijakan Publik, Ekonomi Sekor Publik, Manajemen Publik, Tata Kelola Sektor Publik, Perpajakan, dan Analisis Isu Publik Kontemporer. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi bekerjsama dengan Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (AsIAN) dalam pengembangan Publikasi Ilmiah. Jurnal ini terbit setahun dua kali pada bulan Juni dan Desember. Artikel yang diterbitkan ditetapkan dengan Digital Object Identifier. ISSN Media cetak : 2085-1162 ISSN Media online: 2622-0253
publisher: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
language: en-US
publication name: Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
issn: 2622-0253
copyright: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Please find the rights and licenses in Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi By submitting the article/manuscript of the article, the author(s) agree with this policy. No specific document sign-off is required. License The commercial use of the article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 2. Author(s)' Warranties The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s). 3. User Rights Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi permits users to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only. Users will also need to attribute authors and Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi on distributing works in the journal and other media of publications. 4. Co-Authorship If the article was jointly prepared by more than one author, any authors submitting the manuscript warrants that he/she has been authorized by all co-authors to be agreed on this copyright and license notice (agreement) on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this policy. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will not be held liable for anything that may arise due to the author(s) internal dispute. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will only communicate with the corresponding author. 5. Miscellaneous Transparansi : Ju…
items: Pengendalian dan Kerusakan DAS Citarum Melalui Program Citarum Harum dalam Penanganan Lahan Kritis di Hulu DAS Citarum Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Tahun 2024-2025
items: Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Mitra Pengusaha Kualifikasi Kecil dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur di Kabupaten Sorong
items: Collaborative Governance dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Garut
items: Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Kebonan Kabupaten Lumajang
items: Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023
items: Dinamika Kolaborasi Pemerintahan dalam Pencegahan Perundungan melalui Program Zero Bullying di SMPN Kota Bandung Tahun 2023 – 2024
items: Implementation of Money Laundering Investigation Policy with Tax Crimes as Predicate Offenses at the Directorate General of Taxes
items: Opening the Gateway to Nutrition: An Evaluation of Public Service Access and Health Education in Stunting Prevention in Cikarang
items: Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2023-2024
items: Analisis Kepatuhan Perpajakan untuk Sektor UMKM dengan Jenis Usaha Jasa Penitipan Motor di Stasiun Depok , Citayam dan Bojong Gede Tahun 2025
items: Audit Sistem Pos Kafe Batas Menggunakan Framework Cobit 2019
items: Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Desa Berkelanjutan di Indonesia
items: Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024
items: Strategi Pemerintahan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023
items: Usulan Kebijakan Rantai Pasok Susu Segar dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dengan Pendekatan Sistem Dinamis
items: Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Sipaduko terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Jambi
items: Edukasi Anti-NAPZA pada Remaja Sebaya: Analisis Model Komunikasi Peer-Educator BNNP Aceh
items: Analisis Instrumen Debt to Equity Ratio sebagai Upaya Menangkal Thin Capitalization dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BKPM dan KPP PMA)
items: Efektivitas Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Johor Bahru Malaysia
items: Koordinasi Pemerintahan dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2024
items: Analisis Ekonomi Sumberdaya dan Dampak Lingkungan Pertambangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat
items: Transformasi Birokrasi Daerah melalui Pemberdayaan ASN: Analisis Praktik Reinventing Government di BKPSDM Kota Malang
items: Institutional Analysis and Development pada Kebijakan Pupuk Bersubsidi: Studi Penyusunan RDKK di Kabupaten Bojonegoro
items: Pengaruh Penerapan Layanan Pajak Online dan Sosialisasi Peraturan Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara

Pengendalian dan Kerusakan DAS Citarum Melalui Program Citarum Harum dalam Penanganan Lahan Kritis di Hulu DAS Citarum Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Tahun 2024-2025
type: item
description: Program Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkankan partisifatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Abstract The Citarum Harum Program is a strategic policy initiated by the government in response to environmental degradation in the Citarum River Basin, particularly in the upstream area of Kertasari District. This region has experienced the largest expansion of critical land in Bandung Regency, which significantly increases the risk of environmental disasters suchas floods, droughts, and landslides—threatening the su…
creator: Fania Jamilatul Rahmah
creator: Nandang Alamsah Deliarnoor
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-09
publication date: 2025-12-09
volume: 8
number: 2
starting page: 182
ending page: 191
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4822

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Mitra Pengusaha Kualifikasi Kecil dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur di Kabupaten Sorong
type: item
description: (Factors Affecting the Performance of Small Business Partners in Infrastructure Project Development in Sorong Regency) Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang memberikan kelonggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung hingga dengan nilai penggadaan mancapai maksimal dua miliar rupiah, hal ini membuka peluang bagi keterlibatan pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil dalam proyek infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan di kabupaten sorong, Papua Barat Daya. Konsekuensi implementasi kebijakan ini menemui berbagai tantangan. Minimnya pengetahuan teknis dan manajerial dari para penyedia jasa pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil seringkali menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR), maraknya praktik subkontrak tidak resmi, hingga mutu konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis. Tingkat kepuasan masyarakat pun rendah akibat cepat rusaknya infrastruktur yang dibangun. Pemerintah daerah belum memiliki instrumen evaluasi yang terukur untuk menilai kinerja proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha pengusaha lokal dengan dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor penyebab rendahnya kualitas pekerjaan oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil, sehingga dapat disusun strategi dalam mengatasi rendahnya kualitas serah terima pekerjaan. Melalui metode kualitatif dalam bentuk literature review dan indepth interview penelitian ini menghasilkan faktor yang dianggap mempengaruhi rendahnya kualitas serah terima proyek oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penyusunan indikator kinerja berbasis faktor yang dihasilkan. Abstract The special autonomy policy, which provides flexibility in the procurement process for goods and services, including direct appointments with procurement values reaching a maximum of two billion rupiah, has opened up opportunities for the involvem…
creator: Sutikno Sutikno
creator: Agustinus Purna Irawan
creator: Endah Murtiana
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-11
publication date: 2025-12-11
volume: 8
number: 2
starting page: 192
ending page: 202
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4951

Collaborative Governance dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Garut
type: item
description: (Collaborative Governance in Efforts to Accelerate Stunting Reduction in Garut Regency) Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah melakukan kolaborasi lintas sektor sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan collaborative governance dalam proses kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dengan teknik penentuan informan dilakukakn secara purposive, Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) yang terdiri atas empat tahapan: assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal dengan adanya berbagai kendala di setiap tahapannya, seperti ketidaksesuaian pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, kurangnya aturan dasar kolaborasi, dan hambatan dalam tata kelola serta keberlanjutan program. Abstract The high rate of stunting in Garut Regency has prompted the local government to engage in cross-sector collaboration as mandated by Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. However, the stunting rate in Garut Regency has increased again in 2023. This study aims to analyze the stages of collaborative governance in the process of collaboration in handling stunting in Garut Regency. The method used is qualitative with a case study type, with data collection through documentation and interviews, using purposive informant selection techniques. The theory used is Morse and Stephens' (2012) collaborative governance, which consists of four stages: assessment, initiation, deliberation, and implementation. The results of th…
creator: Sitti Nurmahida Atika
creator: Samugyo Ibnu Redjo
creator: Dede Sri Kartini
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-11
publication date: 2025-12-11
volume: 8
number: 2
starting page: 203
ending page: 213
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5306

Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Kebonan Kabupaten Lumajang
type: item
description: (Governance in Improving Public Services at the Kebonan Village Office, Lumajang Regency) Upaya administratif seperti pencatatan data yang tertib, digitalisasi, dan standardisasi prosedur sangat penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan administrasi yang baik, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Kebonan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengetahui tingkat kapasitas kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tata kelola desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Kebonan Kecamatan Kiakah Kabupaten Lumajang. Dalam konteks pergeseran paradigma otonomi daerah, yang menekankan pada pembangunan daerah dan peIayanan yang optimal, peneIitian ini menyoroti pentingnya kinerja aparat desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Abstract To increase the efficacy and efficiency of village governance, administrative initiatives including routine data recording, digitization, and procedure standardization are essential. Good administration leads to speedier, more transparent, and more accountable public services. This study attempts to establish the level of village government capacity in providing services to the Kebonan community. The method employed in this study is a qualitative approach involving in-depth interviews, observation, and analysis of relevant documents. This was done to determine the village government's governance in enhancing public services and the level of village government performance capacity. This study intends to explore village government in improving public services in Kebonan Village…
creator: Maulana Malik Ibrahim
creator: Rani Nurul Laili Herzegovina
creator: Wardatuz Sobri
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-12
publication date: 2025-12-12
volume: 8
number: 2
starting page: 214
ending page: 223
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4520

Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023
type: item
description: (Local Government Strategy in Poverty Alleviation in Cirebon Regency through Community Based Enterprise Groups (KUBE) in 2023) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pemberian bantuan pengembangan ekonomi kepada KUBE yang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Bantuan untuk KUBE yang seharusnya dibudidayakan dan dikelola secara kolektif ternyata tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Teori yang digunakan adalah teori strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan (2009) berdasarkan 5 tahapan, meliputi purposes, environments, directions, actions, dan learning dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan purposes telah ditetapkannya tujuan yang jelas dan lahir dari realitas masyarakat, tetapi tujuan belum tercapai. Tahapan environments terkait kondisi lingkungan yang menjadi penghambat. Tahapan directions belum terdapat adanya sosialisasi dan arahan yang jelas kepada pelaksana strategi. Tahapan actions dalam pelaksanaannya terdapat kendala, seperti partisipasi anggota, kurangnya komunikasi, belum terbangunnya struktur dan kapasitas kelembagaan di desa dan keterbatasan alokasi anggaran. Terakhir, tahapan learning, tidak adanya tindak lanjut evaluasi evaluasi pengadaan pendampingan khusus untuk KUBE. Abtract This research was motivated by the issue of providing economic development assistance to KUBE, which is one of the local government's efforts in Cirebon Regency to address poverty issues. The assistance intended for KUBE, which should be cultivated and managed collectively, has not been implemented as intended. The theory used is Geoff Mulgan's (2009) theory of government strategy based on five stages, including purposes, environments, directions, actions, and learning, using qualitative research methods with d…
creator: Vania Vinka Sabrina
creator: Novie Indrawati Sagita
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-12
publication date: 2025-12-12
volume: 8
number: 2
starting page: 224
ending page: 233
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4892

Dinamika Kolaborasi Pemerintahan dalam Pencegahan Perundungan melalui Program Zero Bullying di SMPN Kota Bandung Tahun 2023 – 2024
type: item
description: (Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 –2024) Meningkatnya kasus kekerasan termasuk perundungan pada lingkungan satuan pendidikan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu bentuk implementasinya adalah Program Zero Bullying yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung. Program ini merupakan bentuk pelayanan publik sekaligus respon konkret terhadap isu perundungan yang terus terjadi di sekolah. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai aktor utama dalam program tersebut. Dengan menggunakan teori Collaborative Governance Regimes dari Emerson et al. (2012) penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja tim berjalan dengan cukup baik dan menghasilkan praktik pencegahan yang terarah. Kendati demikan, masih ada dinamika dan tantangan, terutama pada aspek penguatan kapasitas bersama, kesenjangan pemahaman antaraktor, serta keterbatasan legitimasi kelembagaan, yang tercermin dari belum optimalnya dukungan regulasi dan komitmen lintas sektor. Abstract The increasing number of violence cases in educational settings has prompted the Indonesian government to issue Ministerial Regulation No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. One of its implementations is the Zero Bullying Program initiated by the Bandung City Government. This program serves as a form of public service and a concrete response to the ongoing issue of bullying in schools. This study focuses on the collaboration among local government, educational institutions, and the School-Based Task Force for t…
creator: Kerenhapukh Valentina Zebua
creator: Dede Sri Kartini
creator: Antik Bintari
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-12
publication date: 2025-12-12
volume: 8
number: 2
starting page: 224
ending page: 233
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4838

Implementation of Money Laundering Investigation Policy with Tax Crimes as Predicate Offenses at the Directorate General of Taxes
type: item
description: (Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Tindak Pidana dibidang Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak) The widespread occurrence of tax-related criminal offenses committed by taxpayers has resulted in substantial losses to state revenue. In response, the Directorate General of Taxes (DGT) has adopted the policy of investigating money laundering offenses as an instrument to create deterrence and fear effects for non-compliant taxpayers, while simultaneously safeguarding state revenue losses arising from tax crimes. This study aims to examine and analyze the implementation of the money laundering investigation policy at the Directorate General of Taxes and to assess its impact on the recovery of losses to state revenue. This research employs a descriptive qualitative method using goal-oriented, source-based, and process-based approaches. Data were collected through literature review, in-depth interviews, observation, and documentation analysis. The findings reveal that the implementation of the money laundering investigation policy at the Directorate General of Taxes is consistent with policy implementation theory, as it demonstrates the presence of clear policy objectives, implementation activities, measurable outcomes, and post-implementation evaluation. However, from the perspective of the number of cases handled and the value of recovered state revenue, the impact of money laundering investigations has not yet been significant. This condition arises because perpetrators of tax crimes tend to prefer restorative justice settlement mechanisms by restoring state revenue losses along with administrative sanctions, thereby avoiding exposure to money laundering investigations. Nevertheless, money laundering investigations remain strategically important as a deterrence mechanism that encourages compliance and supports the recovery of state revenue. Abstrak Maraknya tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan wajib pajak men…
creator: Dian Wahyudin
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-15
publication date: 2025-12-15
volume: 8
number: 2
starting page: 234
ending page: 247
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4944

Opening the Gateway to Nutrition: An Evaluation of Public Service Access and Health Education in Stunting Prevention in Cikarang
type: item
description: (Membuka Gerbang Gizi; Evaluasi Akses Layanan Publik dan Edukasi Kesehatan dalam Pencegahan Stunting di Cikarang) This study aims to analyze the influence of public service access and health education on stunting prevention among urban-industrial communities in Cikarang, Bekasi Regency. Using a quantitative explanatory research approach, data were collected from 300 respondents, including pregnant and breastfeeding mothers, mothers of toddlers, health cadres, and health workers through surveys conducted at several posyandu (integrated health posts). The data were analyzed using Exploratory Factor Analysis (EFA) and Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that public service access has a significant positive effect on health education (β = 0.161; p = 0.01), while its direct effect on stunting prevention is not significant (β = 0.118; p = 0.081). In contrast, health education has a significant positive effect on stunting prevention (β = 0.292; p = 0.000) and mediates the relationship between public service access and stunting prevention (β = 0.047; p = 0.032). These findings indicate that the success of stunting prevention depends not only on the availability of health facilities but also on the effectiveness of health education and cross-sectoral collaboration in public service governance. The study recommends strengthening posyandu as community-based nutrition education centers and adapting public services to the socio-economic characteristics of industrial communities. abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses layanan publik dan edukasi kesehatan terhadap pencegahan stunting pada komunitas perkotaan-industrial di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 300 responden, termasuk ibu hamil dan menyusui, ibu balita, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan melalui survei yang dilakukan di beberapa posyandu. Data dianalisis menggunak…
creator: Iwan Irwansyah
creator: Wahidin Septa Zahran
creator: Aramia Fahriyah
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-15
publication date: 2025-12-15
volume: 8
number: 2
starting page: 248
ending page: 263
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5416

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2023-2024
type: item
description: (Collaborative Governance in Waste Management in Cimahi City in 2023-2024) The research aims to analyze the dynamics of collaborative governance between the government, private sector, academics, community, and media in waste management efforts in Cimahi City in 2023-2024. Although many waste management programs have been implemented, the relational processes between actors often determine their success or failure. This research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with representatives government, private sector, academic, community, media, and the public, supported by observations and document analysis. The collaborative governance model by Ansell and Gash is used as an analytical tool to dissect the dynamics occurring on the ground. The results of the study show that the collaboration process has not been effective due to several obstacles. The main issues include the absence of a Waste-Free Communication Forum or a formal forum with all actors involved; the difficulty of building strong trust due to lingering doubts between the community and one of the private sector actors, as well as between the community and waste management officials; the difficulty in unifying perspectives on the importance of waste sorting with the community; and the limited infrastructure, land, and human resources, which hinder the implementation of waste management itself. Therefore, in order for waste management to run optimally and sustainably, it is necessary to have a forum for joint discussions and more intensive communication as the main cornerstone in this collaboration process so that the next stages can also run more effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2023-2024. Meskipun, banyak program pengelolaan sampah telah dilaksanakan, proses relasional antara…
creator: Silmy Putri Mahandry
creator: Agus Taryana
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-16
publication date: 2025-12-16
volume: 8
number: 2
starting page: 264
ending page: 277
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5252

Analisis Kepatuhan Perpajakan untuk Sektor UMKM dengan Jenis Usaha Jasa Penitipan Motor di Stasiun Depok , Citayam dan Bojong Gede Tahun 2025
type: item
description: (Analysis of Tax Compliance for MSMEs in the Motorcycle Parking Service Sector at Depok, Citayam, and Bojong Gede Stations in 2025) Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) engaged in motorcycle parking services around Depok, Citayam, and Bojong Gede Stations play an important role in supporting commuter mobility. The increasing number of daily transportation users has driven the growth of these businesses, making them a significant source of income for local MSME operators. This study aims to analyze the level of tax compliance among MSMEs in this sector during 2025 and to identify the factors that influence it. The research employs a descriptive quantitative approach, with data collected from 15 business operators through short interviews. The findings indicate that tax compliance levels among respondents vary considerably. A portion of the operators have not yet fulfilled their tax obligations properly. Only those who are already subject to the Final Income Tax (PPh Final) were found to have submitted their Annual Tax Returns, while the remaining respondents still lack understanding of their tax obligations and are unfamiliar with the applicable tax regulations. Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang jasa penitipan motor disekitar stasiun Depok, Citayam, dan Bojong Gede memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas para komuter, meningkatnya jumlah pengguna transportasi harian mendorong berkembangnya usaha tersebut sehingga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pelaku UMKM setempat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan pajak UMKM pada sektor ini selama tahun 2025 serta mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data dari 15 pelaku usaha melalui wawancara singkat. hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepatuhan pajak para responden masih bervariasi, sebagian pelaku usaha masih belum memenuhi kewajib…
creator: Guntur Ilhamsyah
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-16
publication date: 2025-12-16
volume: 8
number: 2
starting page: 278
ending page: 282
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5447

Audit Sistem Pos Kafe Batas Menggunakan Framework Cobit 2019
type: item
description: (Audit of the Cafe Boundary System Using the Cobit 2019 Framework) Sistem Point of Sale (POS) berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional bisnis seperti transaksi, manajemen stok, dan pelaporan keuangan. Namun, implementasi sistem POS di Kafe Batas masih menghadapi kendala berupa pemanfaatan fitur yang belum optimal dan tidak adanya evaluasi kinerja secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit tata kelola sistem POS menggunakan framework COBIT 2019 guna mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan COBIT 2019 yang mencakup Goals Cascade, Design Factors, serta pengukuran tingkat kapabilitas proses. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan pengguna sistem POS di Kafe Batas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama pada fitur manajemen stok dan laporan keuangan. Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan pelatihan pengguna, optimalisasi fitur sistem POS, serta penerapan evaluasi berkala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan tata kelola teknologi informasi pada usaha kecil dan menengah serta menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas sistem informasi di masa depan. Abstract The Point of Sale (POS) system plays a vital role in supporting business operations, including transactions, inventory management, and financial reporting. However, the POS system implementation at Kafe Batas still faces challenges such as underutilized features and the absence of regular performance evaluations. This study aims to audit the governance of the POS system using the COBIT 2019 framework to identify capability gaps and provide improvement recommendations. The research employs a COBIT 2019-based approach involving Goals Cascade, Design Factors, and process capability measurements. Data were obtained through questionnaires and interviews with POS us…
creator: Naufal Alif Fasha Gunawan
creator: Zulkarnain
creator: Yuliana Sangka
creator: Lilis Indaryani
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-17
publication date: 2025-12-17
volume: 8
number: 2
starting page: 283
ending page: 290
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5375

Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Desa Berkelanjutan di Indonesia
type: item
description: (A Collaborative Governance Model for Sustainable Village Management in Indonesia) Pembangunan desa di Indonesia menghadapi tantangan kompleks sehingga memerlukan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tata kelola kolaboratif dalam memperkuat pembangunan desa melalui integrasi agenda SDGs Desa, partisipasi masyarakat, dan penguatan BUMDes. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menghasilkan model tata kelola kolaboratif yang menempatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam forum deliberatif. Model ini menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan dapat dicapai melalui BUMDes berkelanjutan yang dikelola secara partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, serta ekologi. Integrasi indikator SDGs Desa menjadi elemen penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai standar global-lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi lintas aktor, partisipasi aktif masyarakat, serta inovasi kelembagaan yang mendukung tercapainya pembangunan desa berkelanjutan. Abstract Rural development in Indonesia faces complex challenges that require an inclusive and sustainable governance approach. This study aims to analyze the role of collaborative governance in strengthening village development through the integration of the Village SDGs agenda, community participation, and the empowerment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings resulted in a collaborative governance model that positions village government, BUMDes managers, and the community as key actors within a deliberative forum. The model demonstrates that sustainable village…
creator: Susniwati
creator: Isnaeni Yuliani
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-19
publication date: 2025-12-19
volume: 8
number: 2
starting page: 291
ending page: 299
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5428

Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024
type: item
description: (The Implementation of E-Government Through the Regional Government Information System (SIPD) in the Administration of Local Government in Lebak Regency in 2024) Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian didasarkan pada teori tiga elemen sukses e-government dari Harvard JFK School of Government yang dikembangkan oleh Indrajit (2006) yaitu support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah mendapat dukungan regulasi, alokasi anggaran dari APBN dan APBD, serta komitmen pemerintah daerah melalui penguatan SDM dan koordinasi lintas perangkat daerah. Dari aspek kapasitas, ketersediaan sumber daya manusia dinilai cukup memadai meskipun tetap memerlukan peningkatan pelatihan berkelanjutan. Dari aspek manfaat, SIPD memberikan dampak positif bagi pemerintah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola, serta bagi masyarakat melalui kemudahan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan meskipun akses partisipasi masih terbatas. Abstract The implementation of e-government through the Regional Government Information System (SIPD managed by the Ministry of Home Affairs, has been adopted by the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (Bapperida) and the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Lebak Regency as the main instrument for development planning and financial management. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, documentation, and literature review. The analysis is based on the three elements of successf…
creator: Nazwa Alia Firdaus
creator: Neneng Yani Yuningsih
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-19
publication date: 2025-12-19
volume: 8
number: 2
starting page: 300
ending page: 308
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5427

Strategi Pemerintahan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023
type: item
description: (Government Strategy Through the Implementation of Gender Mainstreaming in Tulang Bawang District in 2023) This study aims to address the gap in public concern regarding gender inequality and injustice experienced by the community of Tulang Bawang Regency during 2022–2023, which arose due to the suboptimal implementation of gender mainstreaming (PUG). The research is conducted within the governmental environment of Tulang Bawang Regency, particularly at the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (PPPA), focusing on the implementation of the gender mainstreaming program by regional government agencies, which is expected to achieve 100% coverage, with each agency implementing at least one gender-responsive program. This study employs a descriptive qualitative research method using both primary and secondary data, with informants selected through a purposive sampling technique. The results indicate that two stages have been successfully implemented, the action stage (direction) and the evaluation stage (learning). Meanwhile, the remaining three stages still require improvement, particularly the purpose stage, the environmental stage, and the direction stage, which have not yet adequately addressed existing gaps and the intended outcomes of the implemented actions. Abstrak ​​Tujuan (purpose) untuk mengatasi kesenjangan dalam kekhawatiran publik berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022-2023 dikarenakan belum optimalnya pengarusutamaan gender (PUG). Melalui lingkungan (environments) pemerintahan Kab. Tulang Bawang khususnya Dinas PPPA dalam program pengarusutamaan gender yang dilakukan kepada Perangkat Daerah yang seharusnya mencapai 100% dengan arahan (directions) berupa setiap perangkat daerah memiliki minimal 1 program responsif gender. Menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data primer dan sekunder serta memiliki teknik purposive dalam mene…
creator: Nurhana Putri Isna
creator: Samugyo Ibnu Rejo
creator: Dede Sri Kartini
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-19
publication date: 2025-12-19
volume: 8
number: 2
starting page: 309
ending page: 321
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4898

Usulan Kebijakan Rantai Pasok Susu Segar dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dengan Pendekatan Sistem Dinamis
type: item
description: (Leveraging System Dynamics for Sustainable Fresh Milk Supply Chain Governance: Policy Implications for National Food Resilience) Penelitian ini mengembangkan model sistem dinamis untuk mengatasi tantangan pasokan susu segar nasional yang masih bergantung pada impor, berisiko melemahkan ketahanan pangan. Tahapan meliputi identifikasi variabel (ketersediaan susu segar, populasi sapi perah, impor susu), pembuatan causal loop diagram, stock flow diagram, formulasi model, verifikasi-validasi (AME 0,00698 ≤ 5%), dan perancangan skenario. Hasil simulasi menunjukkan variabel impor dan sapi produktif paling berpengaruh. Dirancang tiga skenario. Skenario 1(impor susu 50%): impor 93.820 ton (2030). Skenario 2 (impor susu 20%): impor 48.426 ton (2030). skenario 3 (peningkatan sapi produktif) 1.993.430 ekor (2030). Skenario 2 dan 3 paling optimal. Skenario 2 meminimalkan impor, sedangkan Skenario 3 meningkatkan produksi dalam negeri sesuai target pemerintah. Abstract This study developed a dynamic system model to address the challenges of the national fresh milk supply, which is still dependent on imports and risks weakening food security. The stages include variable identification (fresh milk availability, dairy cow population, milk imports), causal loop diagram creation, stock flow diagram, model formulation, verification-validation (AME 0.00698 ≤ 5%), and scenario design. Simulation results show that the variables of imports and productive cows are the most influential. Three scenarios were designed. Scenario 1 (50% milk imports): imports of 93,820 tons (2030). Scenario 2 (20% milk imports): imports of 48,426 tons (2030). Scenario 3 (increase in productive cows): 1,993,430 cows (2030). Scenarios 2 and 3 are the most optimal. Scenario 2 minimizes imports, while Scenario 3 increases domestic production in line with government targets.
creator: Resista Vikaliana
creator: Yelita Anggiane Iskandar
creator: Luki Trihardini
creator: Putri Amelia
creator: Oktania Purba
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-20
publication date: 2025-12-20
volume: 8
number: 2
starting page: 322
ending page: 337
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5335

Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Sipaduko terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Jambi
type: item
description: (The Effect of Sipaduko Application Service Quality on Public Satisfaction in Jambi City) Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kota Jambi adalah daerah yang terus berinovasi dalam layanan publik berbasis teknologi, salah satunya melalui aplikasi SiPaduko. Namun, pada tahun 2024, meskipun Kota Jambi menempati peringkat keempat secara nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terjadi penurunan jumlah pengguna aplikasi SiPaduko. Kondisi ini menimbulkan peryanyaan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan serta kepuasan warga Kota Jambi yang menggunakan aplikasi SiPaduko. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualitas layanan dan kepuasan publik di Kota Jambi, serta pengaruh kualitas layanan aplikasi SiPaduko terhadap kepuasan publik di Kota Jambi. Dalam penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi berjumlah 2.205 orang, dengan sampel 100 orang memakai teknik Slovin. Sampling acak berstrata tidak proporsional digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian ialah variabel independen (X) kualitas layanan, dan variabel dependen (Y) kepuasan masyarakat. Teknik pengumpulan data menerapkan kuesioner. Teknik analisis data memakai statistik inferensial dan statistik deskriptif, serta koefisien determinasi untuk mengetahui tingkat pengaruh antar variabel. Hasil penelitian memperlihatkan kedua variabel yang dipakai dalam penelitian ini mempunyai Tingkat Pencapaian Responden (TCR) yang sama dalam kategori “Baik”. Selain itu, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan (X) yang mempengaruhi kepuasan masyarakat (Y) sebesar 15,1%. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan terhadap variabel lain yang mempengaruhi kepuasan masyarakat di Kota Jambi dalam menggunakan aplikasi SiPaduko. Abstract The government utilizes technology to improve service quality in order to provide convenience for the community. The city of Jambi is…
creator: Ana Ismah Maula
creator: Kusdarini
creator: Nila Wahyuni
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-20
publication date: 2025-12-20
volume: 8
number: 2
starting page: 338
ending page: 349
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5353

Edukasi Anti-NAPZA pada Remaja Sebaya: Analisis Model Komunikasi Peer-Educator BNNP Aceh
type: item
description: (Anti-Drug Education for Peer-to-Peer Adolescents: An Analisis of the Aceh National Narcotics Agency`s Peer Educators Communication Model) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model komunikasi Duta Anti Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sebagai peer educator dalam edukasi Anti NAPZA kepada remaja sebagai bagian dari Upaya Pencegahan, Pemberantasa5n, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, khususnya upaya pencegahan dan penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi edukasi Anti NAPZA Duta Anti Narkoba Aceh dalam perannya sebagai peer educator adalah model komunikasi persuasif. Penerapan komunikasi persuasif adalah soft-approach melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kreatif, baik secara formal seperti Seminar, Bimtek dan Workshop dan non-formal meliputi permainan, kuis, pameran dan kegiatan-kegiatan sosial. Selain dilakukan secara langsung, kegiatan edukasi penyalahgunaan Anti Narkoba juga memanfaatkan media (konvensional dan digital). Penggunaan media konvensional seperti TV Aceh, Koran, dan talkshow interaktif di radio, sedangkan media online adalah Instagram, TikTok, Youtube dan website. Program edukasi menggunakan model komuniksai persuasif berjalan baik terlihat dari capaian index Diktara dan Diktari BNN, walaupun terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan. Saat ini program edukasi bahaya NAPZA masih berpusat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, diharapkan ke depan program diperluas sampai ke kabupaten/kota lain di Aceh, dengan tidak hanya fokus meng-edukasi remaja umum/normal saja, tetapi juga remaja-remaja disabilitas. Abstact This study aims to examine the communication model used by the Anti-Drug Ambassador of the Aceh National Narcotics Agency as a peer educator in raining awareness of drug abuse among adolescents as part of national Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking …
creator: Fitrianti
creator: Juaris
creator: Safrizan
creator: Aghnia Khoirina
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-25
publication date: 2025-12-25
volume: 8
number: 2
starting page: 350
ending page: 360
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5276

Analisis Instrumen Debt to Equity Ratio sebagai Upaya Menangkal Thin Capitalization dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BKPM dan KPP PMA)
type: item
description: (Analysis of Debt to Equity Ratio Instruments as an Effort to Counter Thin Capitalization in Increasing Tax Revenue in Indonesia (Case Study of Companies Registered with the BKPM and KPP PMA) Peraturan di Indonesia menyatakan biaya bunga yang dapat dikurangkan sebagai pengeluaran, sementara dividen tidak dapat dibiayakan membuat investor lebih cenderung berinvestasi dalam pinjaman daripada berinvestasi dalam modal. Akibat praktik ini, banyak perusahaan yang membiayai usahanya dengan pinjaman daripada modal atau yang biasa disebut thin capitalization. Praktik ini merugikan negara karena akan mengikis basis pajak nasional atau mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk mengendalikan praktik thin capitalization, pemerintah telah membuat kebijakan mengenai rasio utang terhadap ekuitas, yaitu rasio antara utang dan modal yang telah ditetapkan pada 4:1. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara di lapangan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang memiliki rasio utang terhadap modal di atas 4:1. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa metode rasio utang terhadap ekuitas cukup efektif dalam mencegah praktik thin capitalization, tetapi masih belum optimal karena masih ada beberapa wajib pajak yang memiliki rasio utang terhadap modal di atas 4:1. Penulis merekomendasikan agar pemerintah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa wajib pajak memahami kebijakan tersebut. Abstract The existence of provisions in Indonesia regarding interest costs that can be allowed as a deduction, while dividends do not make investors more inclined to invest in loans rather than investing in capital. The result of this practice is that many companies will emerge that finance their companies with loans rather than capital or what is usually called thin capitalization. This practice is detrimental to the state because it will erode the national tax …
creator: Notika Rahmi
creator: Chairil Anwar Pohan
creator: Sunarmin
creator: Iin Andrayanti
creator: Budhi Yuwono
creator: Cut Dinnie
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-29
publication date: 2025-12-29
volume: 8
number: 2
starting page: 361
ending page: 371
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.3533

Efektivitas Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Johor Bahru Malaysia
type: item
description: (Effectiveness of the Indonesian Migrant Children's Education System: A Case Study at the Indonesian School of Johor Bahru (SIJB). Tujuan penelitian untuk mengetahui “Efektivitas Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia (Studi di Sekolah Indonesia Johor Bahru)”, menggali data dari lapangan bagaimana efektivitas kebijakan Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia (Studi di Sekolah Indonesia Johor Bahru)”. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan untuk pelaksanaan usulan kebijakan tersebut. Metode penelitian kualitatif, dalam bentuk deskripsi informasi dari para informan di Sekolah Indonesia Johor baru Malaysia. Kesimpulan Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) telah efektif hal ini ditinjau dari 5 ( lima) dimensi Efektivitas telah terpenuhi : pertama sasaran yang hendak dicapai sudah terpenuhi. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) khususnya di SIJB telah berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk anak-anak yang bekerja di bawah batas hukum. Kedua Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas dapat dilaksanakan karena membantu sekolah anak PMI yang tidak mempunyai dokumen legal utnuk dapat sekolah di sekolah formal pemerintahan Johor Bahru. Ketiga Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya adalah tidak dikenakan biaya atau gratis. Sumber pembiayaan dari Pemerintah Indonesia , yaitu Kementerian Pendidikan dan Budaya ( Kemendikbud RI ) dan Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI. Keempat kegiatan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan Kurikulum pendidikan Kemendikbud RI di Indonesia. Khususnya di SIJB penting bagi siswa untuk dididik tentang nilai-nilai nasionalis, membantu mereka memahami identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Kelima sumber daya tersedia yaitu Guru sekolah Sekolah Indonesia di Luar Negeri termasuk SIJB direkrut , berada dibawah Kemenlu RI. Kepala sekolah SIJB adalah diplomat dari KJRI Johor Bahru…
creator: Mary Ismowati
creator: Angga Sulaiman
creator: Alwan Dwi Yanto
creator: Layung Sri Pradonggo
creator: Silvia Balqis
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-29
publication date: 2025-12-29
volume: 8
number: 2
starting page: 372
ending page: 381
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5439

Koordinasi Pemerintahan dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2024
type: item
description: (Government Coordination to Prevent Traffic Accident On Lembah Anai Road Province of West Sumatera In 2024) Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berjalan cukup efektif karena lancarnya proses komunikasi yang dilakukan antar instansi dan masyarakat, prosedur yang mengikat, terdapatnya pemberian insentif dan kegiatan timbal balik. Namun, masih perlu dirancangnya kalender pemerintahan yang mengikat seluruh instansi dan kepatuhan dari masyarakat atas prosedur yang telah ditetapkan. Abstract Traffic accidents are a major road problem and the leading cause of death in Indonesia. Therefore, the government, which has the responsibility to prevent traffic accidents and protect the public, must take action to ensure traffic safety, particularly on Lembah Anai Road, which is heavily traveled by the public. This road, which connects Padang City and Bukittinggi City, is vulnerable to factors contributing to traffic accidents, particularly human, environmen…
creator: Natasya Ulkhaira Adhian Maharani
creator: Samugyo Ibnu Redjo
creator: Neneng Yani Yuningsih
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
volume: 8
number: 2
starting page: 382
ending page: 391
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4837

Analisis Ekonomi Sumberdaya dan Dampak Lingkungan Pertambangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat
type: item
description: (Analysis of Resource Economics and the Environmental Impacts of Mining on Community Welfare) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi ekonomi sektor pertambangan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi strategi pengelolaan berkelanjutan yang dapat meminimalkan kerusakan ekologis tanpa mengurangi manfaat ekonomi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA. Data diperoleh melalui penelusuran artikel pada basis data Scopus, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi tahun publikasi (2021–2025), relevansi topik, dan kelengkapan akses, yang kemudian dianalisis secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi makro dan penciptaan lapangan kerja, namun manfaatnya tidak selalu terdistribusi merata, terutama bagi masyarakat lokal yang seringkali justru menanggung dampak sosial dan ekologis. Fenomena resource curse terjadi akibat ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif, distribusi keuntungan yang timpang, serta lemahnya tata kelola. Dari sisi lingkungan, aktivitas pertambangan berdampak pada degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga risiko kesehatan masyarakat. Untuk itu, strategi pengelolaan berkelanjutan sangat diperlukan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, digitalisasi, penguatan regulasi dan kelembagaan, reklamasi berbasis ekologi, diversifikasi ekonomi lokal, serta pelibatan aktif masyarakat. Abstract This study aims to analyze the economic contribution of the mining sector and its impacts on the environment and community well-being, while also identifying sustainable management strategies that can minimize ecological degradation without reducing economic benefits. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA approach. Data were collected from articles indexed in the Scopus database, which were th…
creator: Khairuddin
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-30
publication date: 2025-12-30
volume: 8
number: 2
starting page: 392
ending page: 404
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5323

Transformasi Birokrasi Daerah melalui Pemberdayaan ASN: Analisis Praktik Reinventing Government di BKPSDM Kota Malang
type: item
description: (Regional Bureaucratic Transformation through Civil Servant Empowerment: Analysis of Reinventing Government Practices at BKPSDM Malang City) Transformasi birokrasi daerah menuntut penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui strategi pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan ASN di BKPSDM Kota Malang dalam perspektif Reinventing Government, serta mengidentifikasi strategi, dinamika implementasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan delapan informan kunci yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ASN dilakukan melalui peningkatan kompetensi, digitalisasi proses manajemen kepegawaian, pembentukan budaya kerja profesional, serta pelibatan aparatur dalam perencanaan pengembangan diri. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran birokrasi dari pola administratif yang kaku menuju organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Faktor-faktor seperti visi kepemimpinan, dukungan regulasi, kesiapan individu, dan tuntutan eksternal terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi. Sementara itu, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kesenjangan kompetensi, dan resistensi budaya organisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan nyata, peningkatan strategi komunikasi perubahan, serta pelaksanaan penelitian komparatif pada OPD lain untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika transformasi birokrasi daerah. Abstract The transformation of local bureaucracy requires strengthening the capacity of civil servants through well-planned and continuous empowerment strategies. This study aims to …
creator: Kiki Anggraini
creator: Slamet Muchsin
creator: Rini Rahayu Kurniati
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
volume: 8
number: 2
starting page: 405
ending page: 417
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5437

Institutional Analysis and Development pada Kebijakan Pupuk Bersubsidi: Studi Penyusunan RDKK di Kabupaten Bojonegoro
type: item
description: (Institutional Analysis and Development in Subsidized Fertilizer Policy: A Study of RDKK Preparation in Bojonegoro Regency) Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro dengan fokus pada proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai tahap krusial dalam menentukan akurasi distribusi pupuk kepada petani. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan mengunakan Model Institutional Analysis and Development sebagai pisau analisi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat antusiasme tinggi dari petani terhadap program subsidi, proses penyusunan RDKK masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan administratif. Hambatan tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan petani, usia lanjut, ketidaktahuan dalam pengisian formulir, serta keterbatasan jumlah penyuluh pertanian yang menyebabkan ketergantungan tinggi dan beban kerja berlebih. Selain itu, integrasi data kependudukan yang buruk antarinstansi menyebabkan banyak petani gagal terdaftar dalam sistem E-RDKK, sehingga tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. Ketimpangan data ini berimplikasi pada ketidaktepatan perencanaan dan alokasi pupuk, yang dapat memicu konflik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan integrasi sistem E-RDKK, peningkatan jumlah penyuluh secara porposional dan peningkatan kapasitas petani. Abstract This study examines the implementation of the subsidized fertilizer policy in Bojonegoro Regency, with a particular focus on the preparation process of the Definitive Plan for Group Needs (RDKK) as a crucial stage in ensuring the accuracy of fertilizer distribution to farmers. Employing a qualitative approach, the research utilizes Institutional Analysis and Development as an analytical lens. The findings reveal that despite high enthusiasm among farmers for the subsidy program, the RDKK formulation process continues to face numerous structural and administrative challenges. These include low l…
creator: Hasan Ismail
creator: Achluddin Ibnu Rochim
creator: Na’sha Presly Caurelysia
creator: Cindy Karunia Pratama Putri
rights: Copyright (c) 2026 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-07
publication date: 2026-01-07
volume: 8
number: 2
starting page: 418
ending page: 430
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.4733

Pengaruh Penerapan Layanan Pajak Online dan Sosialisasi Peraturan Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara
type: item
description: (The Influence of the Implementation of Online Tax Services and the Socialization of Online Tax Regulations on Individual Taxpayers Compliance at KPP Pratama Bekasi Utara) Penelitian ini menginvestigasi dampak dari penerapan layanan pajak daring (online) dan diseminasi peraturan pajak daring terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Dengan mengadopsi desain penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 100 responden. Analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan pajak daring memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, diseminasi peraturan pajak daring tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Meskipun demikian, kedua variabel secara kolektif berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, menjelaskan sebesar 43% dari variansi yang ada. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pajak digital dan menyerukan evaluasi ulang strategi sosialisasi peraturan guna meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan pajak.jumlah penyuluh secara porposional dan peningkatan kapasitas petani. Abstract This study investigated the impact of online tax service implementation and the dissemination of online tax regulations on individual taxpayer compliance at the North Bekasi Primary Tax Office (KPP Pratama Bekasi Utara). Adopting a quantitative research design, data were gathered through questionnaires administered to 100 respondents. The analysis employed validity and reliability testing, classical assumption testing, and multiple linear regression analysis. The findings indicated that the implementation of online tax services has a positive and statistically significant effect on taxpayer compliance. In contrast, the dissemination of online tax regulations did not exhibit a sign…
creator: Solekah
creator: Dodi Rahmad Setiawan
creator: Dinda Aulia Rahman
rights: Copyright (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-07
publication date: 2026-01-07
volume: 8
number: 2
starting page: 431
ending page: 444
doi: 10.31334/transparansi.v8i2.5444